Pengertian Implementasi Kebijakan Dan Faktornya

Tiga elemen penting yang mendukung keberhasilan program yaitu rencana, implementasi dan pengendalian.

Besaran persentase keberhasilan dari rencana 20%, implementasi sekitar 60%, sisanya 20% tentang bagaimana cara mengendalikan implementasi.

Pengertian Implementasi Kebijakan dan FaktornyaImplementasi menyumbang persentase keberhasilan paling banyak, sehingga peranan begitu besar dalam menentukan keberhasilan suatu program.

Ada berbagai pendekatan implementasi kebijakan meliputi sumberdaya, lingkungan, metode, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang biasa terjadi pada masyarakat.

Peranan sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan terutama saat penerapan pengendalian implementasi kebijakan publik. Ulasan artikel ini akan membahas pengertian, kebijakan serta faktor-faktor implementasi secara gamblang antara lain.

Apa itu Implementasi? Pengertian Implementasi adalah strategi, metode untuk mewujudkan suatu gagasan. Terlaksananya tujuan karena bisa mengimplementasikan gagasan.

Penerapan implementasi di semua bidang seperti pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan dan sebagainya itu tanpa ada batasan apapun dalam proses pengaplikasiannya.

Definisi implementasi adalah penerapan gagasan dengan makna luas. Ada juga menyebutkan implementasi sebagai praktik mendasar untuk menerapkan strategi ataupun tujuan.

Kegunaan rencana tersebut hanya untuk menerapkan strategi supaya bisa mewujudkan sebuah gagasan. Menurut pandangan sejumlah ahli terkait istilah implementasi punya pemikirannya tersendiri untuk lebih jelas simak ulasan:

Sudarsono dalam bukunya Analisis kebijakan publik, menyatakan bahwa istilah implementasi yakni aktivitas berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk memperoleh hasil dari tujuan awal.

Pandangan Solichin Abdul Wahab tentang pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan dilakukan oleh individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta. Untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai dalam keputusan kebijakan bersama.

Nurdin Usman, istilah implementasi ini bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan/mekanisme sistem. Menurut Nurdin pengertian implementasi bukan sekedar aktivitas melainkan kegiatan yang terkonsep untuk mencapai tujuan.

Pemikiran Purwanto dan Sulistyastuti, mengenai pengertian implementasi yaitu bentuk aktivitas untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor ini kepada kelompok sasaran sebagai upaya dalam mewujudkan suatu kebijakan.

Kebijakan-Kebijakan Implementasi
Isi dokumen kebijakan meliputi proses formulasi dasar hukum, konsider-konsidernya, tujuan dan organisasi-organisasi pelaksanaan walaupun tidak secara detail.

Tujuan-tujuan tersebut memicu adanya pengkategorian kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan analisis-analisis kebijakan publik terutama bagi studi implementasi.

Tentu hal tersebut karena tidak ada kaitan langsung antara tipe kebijakan dengan manfaat praktis dalam praktek kebijakan.

Studi implementasi adalah bagian kategorisasi kebijakan dengan tujuan untuk membantu soal pemahaman terkait tingkat kesulitan implementasi dari masing-masing tipe kebijakan. Hal ini bisa menghasilkan rekomendasi yang mungkin berguna untuk proses implementasi.

Theodore Lowie adalah yang pertama kali melakukan pengkategorian kebijakan sebagai alat bantu untuk menganalisis kebijakan.

Pengembangan kategori Theodore kemudian dilanjutkan oleh Ripley menjadi tipologi kebijakan. Kegunaan membantu proses analisis terkait masalah- masalah implementasi.

Menurut Ripley dan Franklin, tipologi kebijakan publik dikategorikan menjadi kebijakan dalam negeri serta kebijakan luar negari dan pertahanan.

Masing-masing kategori tersebut mempunyai tipe-tipe kebijakan yang berdasarkan tujuannya.

Ripley sudah menelaah hubungan antara tipe kebijakan dengan dinamika interaksi juga aktor yang terlibat dalam proses implementasi, menyimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan dengan beberapa tipe secara substansi memiliki tingkat kesulitan pengimplementasian yang beragam. Tipe-tipe kebijakan tersebut antara lain:

1. Kebijakan Dalam Negeri (Domestic Policy)
Domestic policy memiliki 4 tipe kebijakan yang masing-masing punya tujuan berbeda. Lebih jelasnya simak ulasan di bawah ini:

Umumnya kebijakan serta program secara khusus diarahkan untuk mendorong sektor pribadi, apabila tidak disubsidi oleh pemerintah maka kegiatan tersebut tidak dilakukan.

Tujuan dari kebijakan distributif untuk mendorong produktivitas pertanian, bentuk kebijakan subsidinya berupa subsidi bibit tanaman dan pupuk.

Penerapan jenis kebijakan ini relatif lebih mudah, karena hubungan antar faktor tidak memicu konflik kepentingan pribadi.

Di Indonesia kebijakan atau program tipe tersebut kurang efektif untuk mencapai hasil yang sesuai. Faktornya berkaitan dengan perilaku oknum yang berbuat curang terhadap penerima bantuan pemerintah (subsidi).

* Kebijakan pengaturan persaingan

Tujuan adanya kebijakan pengaturan persaingan ini untuk membatasi kegiatan sektor pribadi dalam memproduksi barang dan jasa tertentu.

Untuk program yang diperuntukan masyarakat luas wajib menetapkan beberapa kriteria, contoh regulasi alat, sarana transportasi umum.

Implementasi tipe kebijakan ini termasuk pada tingkat kesulitan sedang, meskipun akan ada intervensi kepentingan dari pihak yang terdampak akibat regulasi kebijakan tersebut.

Namun tingkat konflik yang timbul tidak terlalu besar, sehingga masih bisa teratasi.

* Kebijakan pengaturan perlindungan

Regulasi perlindungan dibuat sebagai upaya membatasi kegiatan-kegiatan sektor pribadi yang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat lain.

Misalnya polusi kendaran dan pabrik, pembuatan obat-obatan dan sebagainya. Kebijakan pengaturan perlindungan ini menyangkut kelestarian lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan tipe ini relatif sulit, karena adanya benturan kepentingan antara pelaku bisnis dengan keamanan masyarakat.

Perbedaan kepentingan tersebut rawan menimbulkan konflik skala cukup tinggi dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi benturan kepentingan antar petugas lapangan yang terlibat saat melaksanakan kebijakan.

* Kebijakan pendistribusian ulang

Regulasi pendistribusian ulang diasumsikan dapat menghasilkan pertumbuhan kesejahteraan, kepemilikan, hak serta nilai-nilai lain di antara kelas sosial, kelompok etnis/suku.

Tujuan dari progrom dan kebijakan ini sebagai upaya mendistribusikan kembali nilai lebih dari kelompok tertentu kepada kelompok yang membutuhkan.

Misalnya: kebijakan penetapan harga BBM, energi listrik sesuai penggunaannya adalah untuk industri bisnis, industri rumah tangga, penggunaan rumah tangga.

Regulasi pendistribusian juga mengatur pajak pertambahan nilai seperti: inpres daerah tertinggal serta lainnya.

Baca Juga : Pengertian Pajak

Sayangnya program kebijakan pendistribusian ulang tergolong sulit dilaksanakan, mengingat tingkat konflik di lapangan sangat tinggi.

Khususnya buat pihak yang merasa dirugikan oleh penerapan kebijakan tersebut. Contohnya saat subsidi BBM dicabut meskipun sudah diganti dengan program kompensasi pencabutan BBM.

Hajat rakyat miskin secara langsung terkena imbasnya, pengimplementasian program ini tetap menuai protes keras, demonstrasi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

2. Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan
Penerapan kebijakan ini terbagai menjadi tiga poin penting dengan tujuan yang berbeda-beda, simak ulasan selengkapnya sebagai berikut:

Kegunaan implementasi program ini adalah untuk memperoleh, menyebarkan dan mengatur personel-personel serta kebutuhan selama militer.

Pemerintah sepenuhnya menanggung biaya sebagaimana pada distributive policy. Urusan mengenai daftar nama personel, berapa banyak dan kapan pelaksanaan, tentu harus melalui keputusan matang terlebih dahulu.

Misalnya: pembangunan atau penutupan instalasi militer dan sistem persenjataan pertahanan negara serta kebijakan lainnya.

Pengimplementasian dilakukan oleh Angkatan bersenjata, dan bukan lagi oleh pemerintah maupun birokrat. Jenis kebijakan ini lebih mengutamakan untuk menjaga pertahanan, keamanan suatu negara.

Penerapan kebijakan ini sebagai bentuk menegaskan sikap, menjalankan kebijakan-kebijakan luar negeri dan militer pada negara lain.

Misalnya regulasi berkaitan perdagangan luar negeri, pemberian bantuan ke negara-negara yang sedang mengalami musibah, keikutsertaan dalam petahanan serta perdamaian dunia.

Implementasi crisis policy sebagai respon atas masalah-masalah luar negeri secara mendadak agar negara segara melakukan tindakan/solusi. Misal ada pelanggaran dari negara asing.

Tipologi kebijakan yang dilakukan oleh Ripley, jika diterapkan di Indonesia mungkin hanya beberapa yang cocok.

Umumnya Indonesia sendiri kebijakan dan program domestiklah yang masih memiliki relevansi dengan persoalan implementasi dalam konteks administrasi publik.

Kebijakan terkait masalah pertahanan dan militer, umumnya akan diimplementasikan untuk kalangan serta lingkup khusus militer yang cenderung tertutup bagi administrasi publik.

Rancangan tipologi kebijakan secara khusus dibentuk sesuai kenyataan empirik di Amerika Serikat. Jelas terlihat banyak hal yang berbeda kondisi bangsa Indonesia, artinya kebijakan di tipologi tidak mesti diterapkan semua. Cukup ambil kebijakan yang mendukung kondisi dari bangsa Indonesia.

Faktor- Faktor Implementasi
Agar bisa melihat penyebab terjadinya implementasi, artikel ini telah merangkum yang sesuai dengan teori pemikiran sejumlah ahli adalah:

1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)
Menurut keduanya terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, adalah:

* Standar dan sasaran kebijakan

Faktor pertama adalah setiap kebijakan public harus memiliki standar dan sasaran kebijakan dengan jelas serta terukur.

Ketentuan tersebut sangat mendukung terwujudnya sebuah tujuan. Berbeda kalau dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, akan terjadi multi-interpresti serta dapat menimbulkan kesalah-pahaman sehingga konflik antara agen implementasi tidak bisa terhindarkan.

Pendekatan sumberdaya cukup mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, perlu adanya dukungan baik dari sumberdaya manusia, sumberdaya materi dan sumberdaya metode.

Tetapi dari ketiga sumberdaya tersebut, yang memiliki peranan begitu besar yakni human resources atau sumberdaya manusia. Karena selain sebagai subjek implementasi kebijakan, sumberdaya manusia juga termasuk objek kebijakan publik.

* Hubungan antar organisasi

Program-program implementasi kebijakan sebagai upaya realisasi mewujudkan tujuan sesuai keinginan.

Dibutuhkan hubungan antar organisasi yang terkait seperti dukungan komunikasi dan koordinasi, berguna untuk mencapai keberhasilan suatu program tersebut.

Karena untuk mencapai tujuan yang tetap sasaran kuncinya ada koneksi antara komunikasi dan koordinasi terhadap sebuah program.

* Karakteristik agen pelaksana

Implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal perlu dilakukan langkah awal seperti proses identifikasi dan mengetahui karakteristik agen pelaksana.

Biasanya mencakup struktur birokrasi, norma-norma serta pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Tentu akan mempengaruhi program kebijakan yang sudah ditentukan.

Kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal: (a) respons terhadap kebijakan yang berkaitan dengan tujuan implementor dalam melaksanakan kebijakan publik, (b) kondisi berupa pemahaman terhadap kebijakan yang sudah ditentukan, (c) intens disposisi implementor mencakup preferensi nilai yang dimiliki.

* Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Menjelaskan tentang sumberdaya ekonom lingkungan dengan tujuan mewujudkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

Berkaitan dengan kontribusi sejauh mana kepentingan kelompok-kelompok dapat memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan.

Maksud apakah partisipan memberikan dukungan atau menolak kebijakan yang telah ditetapkan. Dan bagaimana respon opini masyarakat luas. Apakah kelompok elite politik memberi dukungan implementasi kebijakan tersebut.

2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut teori Daniel dan Paul (1983) menyebutkan ada tiga kelompok variabel, yaitu:

Masalah yang timbul dalam implementasi kebijakan berupa tingkat kesulitan teknis, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi dan soal perubahan perilaku. Penjelasan terkait masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

Tingkat kesulitan teknis tergantung permasalahan yang bersangkutan. Misalnya bagi sebagian pihak masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bagi penduduk, harga bahan pokok melambung tinggi.

Pihak lain menilai masalah sosial termasuk sulit dipecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi. Kuncinya melihat sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya pengimplementasian suatu program.

Karakteristik masalah mencakup soal tingkat kemajemukan kelompok, apabila target-target sesuai (tipe homogen) maka lebih mudah menerapkan kebijakan tersebut.

Jika kelompok beragam atau heterogen, implementasi suatu program cenderung lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok beragam.

Akan menjadi problem kalau proporsi target kelompok dalam jumlah besar atau sasaran buat semua orang. Butuh waktu lebih lama untuk dapat merealisasikan kebijakan dan programnya. Agar lebih mudah saat proses implementasian dengan menggunakan kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

Terkait perubahan perilaku yang diharapkan, mengingat tujuan dibentuknya program adalah untuk memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif.

Hal tersebut karena cenderung lebih mudah diimplementasikan ketimbang suatu program yang bertujuan mengubah sikap maupun perilaku masyarakat.

Contohnya: implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk program relatif sulit diimplementasikan. Itu karena menyangkut perubahan perilaku seluruh masyarakat dalam berlalu lintas.

Implementasi kebijakan semakin mudah terealisasikan apabila informasi data-data tertulis secara jelas, detail.

Tujuan implementor adalah untuk memahami, menterjemahkan rancangan program dalam tindakan nyata. Ketidakjelasan isi-isi kebijakan merupakan potensi akan timbulnya distorsi ketika proses implementasi kebijakan tersebut.

Karakteristik mengenai seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang mempunyai dasar teoritis lebih memiliki sikap karena sudah teruji. Meskipun beberapa lokasi atau lingkungan sosial tertentu masih diperlukan modifikasi maupun penyesuaian.

Selain itu, karakteristik juga untuk mengetahui budget alokasi sumberdaya finansial terhadap sebuah kebijakan perlu dikaji kembali, karena menyangkut dana kelolaan untuk setiap program sosial.

Agar program berjalan lancar sesuai harapan dibutuhkan dukungan para staf untuk melakukan pekerjaan seperti teknis, administrasi, memonitor program dan itu semua perlu biaya.

Untuk mengetahui hubungan antar berbagai institusi pelaksana, tentu berkaitan keberhasilan atau kegagalan program terjadi karena tidak ada koordinasi vertikal dan horizontal antar para instansi yang terlibat dalam program kebijakan implementasi. Faktor lainnya terkait kejelasan dan konsistensi aturan bada pelaksana.

Terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, masyarakat lebih terbuka dan terdidik menerima program pembaruan.

Proses keberhasilan implementasi tidak lepas dari adanya kemajuan teknologi yang berguna dalam mensosialisasikan program supaya masyarakat luas mengenal, memahami kebijakan tersebut.

Lingkungan kebijakan mencangkup sumber dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Misal kebijakan yang dapat memberikan insentif akan lebih mudah menarik simpati masyarakat luas.

Program bersifat dis-insentif seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tentu kurang mendapatkan dukungan publik sebab kebijakan tersebut dapat merugikan masyarakat.

Kebijakan tipe ini terbagi beberapa sikap kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat bisa mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Mulai dari tipe kelompok pemilih melakukan intervensi terhadap keputusan badan-badan pelaksana lewat berbagai komentar punya makna mengubah keputusan tersebut.

Ada juga kelompok pemilih yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi badan-badan pelaksana berupa kritikan melalui media sosial terhadap kinerjanya, serta membuat sebuah pernyataan yang ditunjukan kepada badan legislatif yang merupakan bagian contoh tindakan secara tidak langsung tipe kelompok pemilih tersebut.

Lingkungan kebijakan mengatur soal tingkat komitmen dan keterampilan badan pelaksana. Tujuan untuk melihat seberapa jauh komitmen aparat pelaksana dalam merealisasikan visi-misi yang ada dalam program kebijakan. Sehingga butuh orang yang memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasikannya.