Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli Objek Orientasi Politik Dan Klasifikasi Budaya Politik

Budaya politik merupakan aplikasi dari sikap politik terhadap sistem politik yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara, kita mempunyai kebebasan dalam berpolitik, tetapi dalam melakukan aktivitas poltik harus sesuai dengan budaya yang ada, kita harus mengikuti aturan main yang berlaku yang telah disepakati bersama, sehingga tidak merugikan orang lain atau pihak lain. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa yang membedakan sesuatu termasuk ke dalam budaya poltik atau bukan terletak pada budaya obyek politik itu sendiri. Akan tetapi, jika obyek itu bersifat non politik, maka bukan termasuk budaya politik. Lebih jelasnya kita akan bahas dalam ringkasan berikut ini. Untuk mengetahui pengertian budaya politik kita harus tahu pengertian budaya dan politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah hasil pemikiran dan akal budi manusia, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Dengan demikian, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat, atau keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial dan digunakan untuk memahami ligkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Sedangkan pendapat Koentjaraningrat berdasarkan tinjauan antropologi bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, rasa, tindakan dan karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Politik berasal dari istilahnya merupakan terjemahan bahasa Inggris dari kata political, polity, politic, tetapi istilah politik berasal dari kata politis yang artinya politeia atau city polis (negara kota). Perkembangan berikutnya istilah politik berkembang dengan pengertian “cara-cara untuk mencapai tujuan”. Secara sederhana budaya politik dapat digambarkan sebagai pengetahuan, keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap proses politik. Proses politik terutama pada proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik. Hans Kelsen mengatakan bahwa politik mempunyai dua arti: 1. Politik sebagai etheik yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau agar dapat hidup secara sempurna. 2. Politik sebagai technick yakni berkenaan dengan cara (teknik) manusia atau individu untuk mencapai tujuan. Setelah kita memahami pengertian budaya dan politik maka kita dapat merumuskan pengertian budaya politik antara lain : 1. Budaya politik adalah hasil akal budi manusia berupa kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat yang sudah baku dan menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan. 2. Dari tinjuan antropologi budaya politik adalah seluruh gagasan, rasa, tindakan, dan karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar dalam merumuskan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan. 3. Menurut Samual Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. 4. Menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. 5. Menurut Rusadi Sumintapura, sistem politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Setelah memahami pengertian budaya politik kita akan memperoleh dua manfaat, antara lain: 1. Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapannya, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu. 2. Dengan memahami hubungan antara budaya politik dan sistem politik dapat dimengerti maksud-maksud individu yang melakukan kegiatan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik. Almond dan Verbal melihat bahwa dalam pandangan objek politik, terdapat tiga komponen yaitu komponen kognitif, afektif, dan evaluatif mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik.Dalam realitas kehidupan ketiga komponen tersebut tidak terpilah-pilahkan tetapi, saling terkait atau saling mempengaruhi. Misalnya seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan tentang berbagai hal terhadap pemimpinnya. Pengetahuan itu tentunya sudah diwarnai, dipengaruhi, atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Agar dapat diperoleh pola yang cukup tepat dan petunjuk yang relevan mengenai orientasi terhadap kehidupan politik, maka kita harus mengumpulkan berbagai informasi yang meliputi pengetahuan keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu objek orientasi politik. Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap hal-hal berikut ini. * Sistem Politik secara Keseluruhan. Meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik konstitusional negara atau politiknya. * Proses Input. Meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasikan oleh masyarakat termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau mengkoverensi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijaksanaan yang otoratif sifatnya. * Proses Output. Meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintah yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoratif. * Diri sendiri. Meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik. Budaya politik sangat luas ruang lingkupnya, budaya politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut: > 1. Budaya Politik Parokial > Budaya politik yang terdapat pada sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil. Sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas. Masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik termasuk melakukan perubahan-perubahan. Di Indonesia, unsur-unsur budaya lokal masih terdapat di masyarakat tradisional atau masyarakat pedalaman. Pranata, tata nilai, dan unsur-unsur adat lebih banyak dipegang teguh dari pada persoalan pembagian peran politik. Pemimpin adat kepala suku yang notabene adalah pemimpin politik, dafat berfungsi pula sebagai pemimpin agama atau pemimpin sosial masyarakat bagi kepentingan-kepentingan ekonomi. > 2. Budaya Politik Kaula > Budaya politik kaula memiliki subjek frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya. Akan tetapi, perhatian dan orientasi mereka terdapat aspek masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. > Hal ini telah menunjukkan bahwa sudah adanya otoritas dari pemerintah. Posisi kaula tidak ikut menentukan apapun terhadap perubahan politik. Masyarakat beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Sehingga mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah atau dikoreksi. Prinsip yang dipegang oleh rakyat adalah mematuhi perintah, menerima, loyal dan setia terhadap peraturan serta kebijakan penguasa. Latar belakang yang menyebabkan munculnya sikap-sikap tersebut adalah sebagai akibat dari proses kediktatoran/kolonialisme yang berkepanjangan. > 3. Budaya Politik Partisipan > Masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan biasanya telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu. Dalam budaya politik partisipan, masyarakat tidak begitu saja menerima keputusan politik, karena dirinya merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik dan telah memiliki hak serta tanggung jawab. Partisipasi masyarakat diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivitas masyarakat, meskipun sebenarnya dimungkinkan bagi mereka untuk menerima atau menolaknya. > Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas, yaitu: 1. Budaya politik menyangkut masalah legimitasi. 2. Pengaturan kekuasaan. 3. Proses pembuatan kebijakan pemerintah. 4. Kegiatan partai-partai politik. 5. Perilaku aparat negara. 6. Gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. 7. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, ekonomi dan sosial secara luas. 8. Budaya politik menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.