Demokrasi Menurut Para Ahli

Indonesia menerapkan sistem demokrasi untuk pemilihan umum dan kebebasan berpendapat warganya. Dalam sebuah negara, nilai-nilai demokrasi perlu dipahami dan diamalkan.

Hampir semua negara menerapkan sistem demokrasi. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan cratein atau cratos bermakna kekuasaan atau kedaulatan.

Secara bahasa, demokrasi adalah sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat.

Demokrasi adalah sebuah sistem alternatif yang menjadi tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Hampir semua negara menyatakan sebagai negara yang mengedepankan rakyatnya.

Namun, demokrasi bisa berbeda di setiap negara tergantung dari latar belakang sejarah, sosial ekonomi, budaya, dan ideologi. Contohnya saja Amerika Serikat menganut ekonomi liberal sedangkan Indonesia menganut demokrasi Pancasila.

Abraham Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Joseph A. Schemer
Demokrasi adalah suatu rencana institusi untuk mencapai keputusan politik. Individu bisa mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dan memperjuangkan suara rakyat.

Sidney Hook
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan, dimana keputusan pemerintah secara langsung tidak langsung berdasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.

Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl
Demokrasi adalah sistem pemerintahan, dimana pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara. Warga bertindak secara tidak langsung melalui kerjasama dengan para wakil yang terpilih.

Henry B. Mayo
Demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan kebijakan umum atas dasar wakil yang diawasi oleh rakyat, melalui pemilihan secara berkala atas dasar kebebasan politik.

Syarat Terbentuknya Negara Demokrasi
Demokrasi menjadi dasar pandang hidup masayrakat dan negara. Dari penjelasan para ahli, negara demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Arti demokrasi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat yaitu:

* Pemerintah dari rakyat
Makna demokrasi berhubungan dengan pemerintahan yang sudah diakui dan sah di mata rakyat. Jika sebuah pemerintahan sudah diakui akan mendapat dukungan dari rakyat untuk menjalankan program dan birokrasi.
* Pemerintahan oleh rakyat
Arti pemerintahan oleh rakyat ini adalah kekuasaan atas nama rakyat bukan dorongan sendiri. Masyarakat berperan sebagai social control atau pengawasan yang bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui DPR.
* Pemerintahan untuk rakyat
Artinya pemerintah menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi melalui media atau secara langsung.

Setelah memahami makna demokrasi dalam sebuah negara, perlu diketahui juga syarat-syarat berdirinya negara demokrasi. Menurut undang-undang dasar, warga negara punya hak yang harus dilindungi.

Adanya badan kehakiman supaya tidak ada campur tangan lembaga pemerintah dan mendapat peradilan yang adil. Negara demokrasi juga memakai pemilihan umum dan kebebasan menyatakan pendapat.

Syarat Terbentuknya Negara Demokrasi
1. Adanya pemilihan umum yang bebas dan adil
2. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
3. Perlindungan konstitusional
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat
6. Pendidikan Kewarganegaraan

Prinsip Demokrasi
1. Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan (Trias politika)
3. Pemerintahan menurut hukum
4. Jaminan hak individu secara kontitusional
5. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih ikut campur
6. Pemilihan umum dan kebersamaan politik bebas
7. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat
8. Kebebasan untuk berserikat dan berposisi
9. Mendapatkan pendidikan politik dan kewarganegaraan

Sejarah Demokrasi
Demokrasi awalnya berasal dari Yunani kuno yang dijelaskan di Athena pada abad ke-5 SM. Yunan menjadi negara awal sebuah sistem demokrasi modern. Tetapi, pengertian demokrasi modern baru dimulai sejak abad ke-18.

Mengutip dari jurnal Sejarah dan Prospek Demokrasi yang ditulis oleh Dadang Supardan, Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berperan kecil dalam bidang politik saat itu.

Kemudian Polybius dan penulis lain menjelaskan tentang demokrasi adalah konstitusi campuran dari berbagai elemen seperti monarki dan aristokrasi.

Demokrasi di era Yunani kuno cenderung tidak stabil dan mengarh pada tirani. Kemudian lahirlah demokrasi modern yang terjadi di beberapa negara.

Demokrasi modern terjadi ketika Perang Saudara di Inggris, Konstitusi Kepulauan Rhode 1641 dan perumusan Konstitusi Amerika tahun 1788. Demokrasi juga terjadi pada Revolusi Prancis tahun 1789.

Demokrasi menjadi sistem suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Indonesia menganut sistem ini dan menerapkan tiga macam demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, Terpimpin, dan Parlementer.

Jenis Demokrasi di Indonesia
* Demokrasi Liberal (Parlementer)

Demokrasi Parlementer dimulai pada 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959. Demokrasi liberal berlaku ketika Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dikeluarkan.

Demokrasi Liberal ternyata kurang sesuai ketika diterapkan di Indonesia. Selama tahun , sistem demokrasi ini melahirkan partai-partai politik seperti PNI dan Masyumi.

Selain itu, demokrasi liberal terjadi pergantian kabinet yang menimbulkan ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Mengutip dari buku Sejarah Indonesia, disusun oleh Dias Anjar Malintan menjelaskan ciri-ciri demokrasi liberal yaitu:

1. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menempatkan kedudukan lembaga legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpon oleh perdana menteri.

Perdana menteri dan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi liberal ini presiden menjabat sebagai kepala negara.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
1. Pembuat kebijakan dapat diambil cepat sesuai dengan pendapat badan eksekutif dan legislatif. Penyebabnya karena badan eksekutif dan legislatif berada di satu koalisi partai.
2. Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas,
3. Kabinet berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena pengawasan dari parlemen sangat besar.

1. Kedudukan badan eksekutif tergantung dari dukungan parlemen. Sehingga kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen.
2. Kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen, sehingga keberlangsungan lembaga eksekutif tidak bisa ditentukan masa jabatannya.
3. Kabinet bisa mengendalikan parlemen, sehingga kebanyakan anggota parlemen berasal dari partai mayoritas. Partai ini memberikan pengaruh besar di parlemen sehingga anggota kabinet bisa menguasai parlemen.
4. Dalam sistem pemerintahan presidensial, parlemen menjadi tempat kaderisasi lembaga eksekutif. Pengalaman menjadi anggota parlemen bermanfaat untuk jabatan eksekutif dan menjadi menteri.

Demokrasi Terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa periode ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, dan Vietnam.

Mengutip dari kemdikbud.go.id, Indonesia menjalani sistem demokrasi terpimpin setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik, dan sosial.

Demokrasi terpimpin ini gagal diterapkan di Indonesia, karena beberapa faktor seperti:

1. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah bertentangan dengan peraturan lainnya.
2. Masalah ekonomi diatasi dengan cara politis.
3. Tidak ada ukuran objektif menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.
4. Banyak terjadi bentuk penyelewengan.
5. Presiden punya kekuasaan tertinggi (pimpinan besar revolusi).
6. Kedudukan MPR di bawah presiden.
7. Presiden membubarkan DPR diganti DPR GR.
8. Penetapan presiden seumur hidup.
9. Pembentukan DPA (dewan pertimbangan agung).
10. Presiden mengangkat ketua MPRS dan wakil perdana menteri.

Demokrasi Pancasila berlangsung tahun 1945 sampai 1950. Pengertian demokrasi Pancasila merujuk pada falsafah hidup bangsa Indonesia.

Menurut Notonegoro, demokrasi PAncasila berasal dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat mempersatukan Indonesia dan saling berkaitan dengan sila-sila yang lain.

Menurut Dardji Darmodihardjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang sumbernya berasal dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang wujudnya ada dalam pembukaan UUD 1945.

Prinsip Demokrasi Pancasila di Indonesia
1. Kesimbangan antara hak dan kewajiban
2. Melaksanakan kebebasan bertanggung jawab secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan keadilan sosial
4. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat
5. Mengutamakan persatuan, nasional, dan kekeluargaan,
6. Persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia